Tak Ada CCTV di Lokasi Begal di Bandung

Roni Kurniawan    •    Rabu, 05 Dec 2018 19:39 WIB
pembegalan
Tak Ada CCTV di Lokasi Begal di Bandung
Ilustrasi jambret dan begal, Medcom.id - M Rizal

Bandung: Tak ada kamera pengintai CCTV di lokasi terjadinya aksi begal di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat. Sehingga Pemerintah Kota Bandung sulit membantu kepolisian menemukan pelaku begal.

Pembegalan terjadi pada Senin 26 November 2018 di sekitar belokan menuju kawasan Riung Bandung. Aksi tersebut menewaskan seorang perawat. Sementara pelaku belum ditangkap dan masih berkeliaran.

Baca: Polrestabes Bentuk Tim Khusus Buru Begal di Bandung

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Bandung Ahyani Raksanagara menegaskan tak ada kamera yang dapat merekam tindak pidana di lokasi kejadian tersebut. Ahyani pun meminta bantuan warga dan swasta untuk bekerja sama.

"Jadi, kami bekerja sama dengan Polrestabes Bandung untuk membuat surat edaran agar kami diizinkan untuk mengakses data-data CCTV yang dimiliki oleh swasta atau masyarakat, termasuk di lokasi pembegalan," ujar Ahyani di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Rabu 5 Desember 2018.

Saat ini, ujar Ahyani, Pemkot mengoperasikan 1.335 CCTV di 884 titik. Namun, hanya 600 CCTV dipasang di jalanan. Sisanya memantau aktivitas gedung-gedung pemerintahan, termasuk Kantor Wali Kota Bandung.

Seluruh data pada kamera terkoneksi ke ruang pusat pengendali atau Bandung Command Center (BCC) yang terletak di Balai Kota Bandung. Di ruangan tersebut, petugas bisa memantau seluruh titik yang telah dipasang CCTV.

"CCTV ada dua, memantau dan merekam. Tapi untuk merekam server kita terbatas. Server hanya bisa menyimpan rekaman maksimal 10 hari karena bebannya berat. Setelah itu data dihapus," ungkap Ahyani.

Ia pun menegaskan, kemampuan Pemkot Bandung untuk memfasilitasi seluruh wilayah di Kota Bandung termasuk titik-titik rawan dengan CCTV sangat terbatas. Selain pengadaan, pemeliharaan pun diakuinya cukup memakan anggaran yang besar.

"Jadi tidak perlu semua disiapkan oleh pemkot, karena kemampuan kita terbatas sampai ke pelosok-pelosok. Maka kita akan edarkan surat itu, supaya pihak swasta atau masyarakat bisa turut andil juga. Karena banyak kan CCTV milik pribadi yang menyorot ke jalan," pungkasnya.


(RRN)