Disdik Bandung Dapat Nilai Rendah

Anggota Dewan Sebut Disdik Bandung Punya Anggaran Khusus Siswa tak Mampu

Roni Kurniawan    •    Rabu, 31 May 2017 11:42 WIB
pemerintah
Anggota Dewan Sebut Disdik Bandung Punya Anggaran Khusus Siswa tak Mampu
Kegiatan anak sekolah di SDN Kresna, Kota Bandung, MI - Bayu Anggoro

Metrotvnews.com, Bandung: Pada 2017, Dinas Pendidikan Kota Bandung, Jawa Barat, memiliki anggaran Rp4 miliar untuk memenuhi kebutuhan siswa tak mampu. Namun nyatanya, anggaran tersebut tak mampu 'menyelematkan' Disdik Kota Bandung dari predikat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan nilai terendah dalam melayani masyarakat.

Beberapa waktu lalu, Wali Kota Ridwan Kamil alias Emil mengumumkan Disdik Kota Bandung sebagai satu dari tiga SKPD dengan nilai terendah dalam melayani masyarakat. Artinya eksistensi Disdik belum dapat dinikmati seluruh warga Kota Bandung.

Baca: Tiga Dinas di Bandung Mendapat Nilai Rendah 

Anggota DPRD Kota Bandung, Hasan Fauzi, mengatakan penilaian itu mencerminkan karut-marut dalam sistem pendidikan di kota tersebut. Misalnya ia mendapat laporan dari beberapa orang tua yang mengaku anaknya tak bisa mengikuti ujian. Alasannya, orang tua belum melunasi iuran bulanan atau sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

"Terus juga ada ijazahnya ditahan karena belum lunas," ujar Hasan di Kantor DPRD Kota Bandung di Jalan Sukabumi, Selasa 30 Mei 2017.

Padahal, lanjut Hasan, Disdik Kota Bandung mengajukan anggaran khusus siswa tak mampu setiap tahun. Sebagian anggaran digunakan untuk melunasi SPP siswa yang tak mampu agar dapat melanjutkan pendidikannya.

"Anggaran itu kalau tidak salah tahun ini sekitar Rp4 miliar. Setiap tahun itu dianggarkan untuk warga yang tidak mampu. Ya salah satunya untuk bayar SPP, untuk menebus ijazah. Karena itu merupakan hak warga," pungkasnya.

Masalah lain yaitu sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hasan mengaku mendapat laporan mengenai pemalsuan surat keterangan tak mampu (SKTM) dan penitipan siswa dalam PPDB.

"Bahkan ada kepala sekolah yang diberhentikan akibat masalah tersebut," kata Hasan.

Menurut Hasan, itu mencerminkan Disdik tak memiliki sistem atau iktikad untuk memperbaiki sistem pendidikan. Hasan berharap, Disdik Kota Bandung lebih peka lagi menangani siswa kurang mampu. Disdik sedianya aktif melakukan pemetaan. Itu juga merupakan cara untuk mendukung Kota Bandung menjadi smart city.

Selain Dinas Pendidikan, predikat itu ditujukan kepada Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

"Ini membuktikan bahwa eksistensinya belum tentu membuahkan sebuah produktivitas," kata Emil di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Bandung, Jawa Barat, Senin 29 Mei 2017.

Menurut Emil, tiga SKPD yang meraih nilai rendah disebabkan banyak programnya belum terasa di masyarakat. Salah satunya, Dishub Bandung yang telah melaunching beberapa program terkait transportasi massal, seperti Jumat Ngangkot, Angklung (Angkutan Umum Keliling Bandung), Bike to School, Bike to Work dan aplikasi Hayu Ngangkot.

"Itu menjadi evaluasi kepala dinasnya agar bekerja lebih baik," cetus Emil.


(RRN)