Katering Pemkot Bandung Wajib Berdayakan UMKM

Roni Kurniawan    •    Selasa, 16 May 2017 18:38 WIB
umkm
Katering Pemkot Bandung Wajib Berdayakan UMKM
Produksi tahu bandung, salah satu UKM di Kota Bandung, MI - Iis Zatnika

Metrotvnews.com, Bandung: Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, memiliki anggaran makan dan minum sebesar Rp15 miliar untuk kebutuhan kegiatan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) selama setahun. Namun pertengahan 2017, Pemkot Bandung berencana menggunakan anggaran itu untuk memberdayakan pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil akan segera mewajibkan seluruh SKPD memesan makan dan minum dari pelaku UMKM untuk berbagai kegiatan. Pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan kebijakan itu dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

"Katering Pemkot (Bandung) enggak boleh ke perusahaan, tapi dari UMKM. Selama ini milik perusahaan, tapi nanti akan merata ke UMKM," ujar Emil di Balai Kota Bandung, , Selasa 16 Mei 2017.

Kasubit Analisis Pembangunan dan Perencaan Program dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung, Rina Marlina, mengatakan biasanya uang itu untuk memesan konsumsi dari perusahaan kelas menengah ke atas. Rencananya, penggunaan anggaran bakal berubah.

Rencananya, pemerintah akan memesan makan dan minum dari pelaku UMKM. Sehingga pengusaha kecil bisa menikmati anggaran dari Pemkot Bandung melalui pengadaan makan dan minum untuk berbagai kegiatan.

"Ini untuk memberdayakan sektor kuliner lokal," kata Rina di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana.

Rina mengatakan, produk makanan dan minuman yang dihasilkan oleh UMKM memiliki kualitas yang tak jauh beda dengan perusahaan ternama. Terlebih saat ini, UMKM di Kota Bandung telah mendapatkan pembinaan terutama sajian makanan yang halal dan higienis.

"Saya pikir makanan yang mereka buat bersih, higienis dan enak. Malahan justru dari toko-toko kue banyak pesan ke mereka," tuturnya.

Rencana program tersebut pun, lanjut Rina, sudah disampaikan oleh Pemkot Bandung kepada Bappeda dan tengah dibahas secara teknis dengan seluruh SKPD. 

Namun diakui Rina, untuk menggandeng UMKM dalam pengadaan mamin saat ini masih terkendala proses administrasi. Pasalnya pemerintah harus bekerjasama dengan lembaga yang mempunyai badan hukum.

"Kendalanya yaitu administrasi. Karena mayoritas UMKM Sekarang belum ada lembaganya. Tapi memungkinkan jika di bawah binaan Dinas UKM," tandasnya.



(RRN)