Gubernur Jabar Dinilai Langgar UU setelah Penetapan UMK 2017

Jaenal Mutakin    •    Selasa, 22 Nov 2016 11:48 WIB
upah
Gubernur Jabar Dinilai Langgar UU setelah Penetapan UMK 2017
Aksi buruh menolak penetapan UMK 2017 di Gedung Sate, Kota Bandung, MTVN - Jaenal Mutakin

Metrotvnews.com, Bandung: Aliansi Buruh Jawa Barat kecewa dengan Gubernur Ahmad Heryawan (Aher) soal penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2017. Mereka menilai Gubernur melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Koordinator aliansi, Roy Jinto, mengatakan ia dan rekan-rekannya kecewa. Sebab, Gubernur menolak rekomendasi besaran UMK yang disampaikan beberapa kabupaten.

"Pemerintah tetap bersikukuh menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 dalam menetapkan UMK. Sehingga semua rekomendasi dikoreksi," kata Roy.

Mengacu pada PP, Gubernur menetapkan kenaikan UMP sebesar 8,25 persen. Padahal, buruh merekomendasikan kenaikan upah lebih dari penghitungan tersebut. Alasannya, harga kebutuhan pokok terus naik bahkan mencapai lebih 20 persen.

Lantaran itu, ujar Roy, ia dan para buruh menilai penetapan UMK 2017 tak berpihak pada masyarakat. Sehingga mereka bakal menempuh jalur politik untuk menolak UMK 2017. 

"Kami akan meminta DPRD Provinsi untuk melakukan hak interpelasi karena Gubernur melanggar UU ketenagakerjaan," lanjut Roy.

Pada Senin malam 21 November, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan alias Aher menandatangani penetapan UMK 2017. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan alias Aher menandatangani penetapan UMK 2017



(RRN)