Permenhub 108/2017 Diharapkan Hapus Ego Angkutan Konvensional dan Online

Octavianus Dwi Sutrisno    •    Jumat, 03 Nov 2017 06:15 WIB
taksi onlinetransportasi berbasis aplikasi
Permenhub 108/2017 Diharapkan Hapus Ego Angkutan Konvensional dan Online
Direktur Angkutan dan Multimoda, Ditjen Perhubungan Darat, Cucu Mulyana, saat sosialisasi di Jawa Barat. Foto: MTVN/Octavianus Dwi Sutrisno

Metrotvnews.com, Bandung: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat mengadakan sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017. Aturan ini diklaim disambut baik oleh moda angkutan konvensional maupun online.

"Saya mendengar apresiasi dari para peserta," kata ucap Direktur Angkutan dan Multimoda, Ditjen Perhubungan Darat, Cucu Mulyana, usai acara sosialisasi, Kamis 2 November 2017.

Dia berharap aturan ini dapat menumbuh mengembangkan toleransi antar moda yang terus berkonflik. Aturan ini juga bisa menjadi penekan egoisme sepihak, baik dari angkutan konvensional maupun dari transportasi online.

"Karena kita ingin semuanya baik taksi reguler atau angkot bisa berdampingan," kata Cucu.

(Baca: Dishub Jabar Mengkaji dan Menyiapkan 'Rel' Angkutan Online)

Memurutnya, ada 9 substansi yang menjadi pembahasan Permenhub 108/2017 dalam sosial pertama  yaitu besaran biaya angkutan sesuai yang tercantum pada argometer atau pada aplikasi berbasis online.

Kedua, penetapan tarif dilakukan berdasarkan kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi.

Pedomannya adalah tarif atas dan bawah yang ditetapkan Dirjen Perhubungan Darat atas usulan dari Kepala BPTJ atau Gubernur sesuai kewenangannya

Ketiga, wilayah operasi, beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan Dirjen Perhubungan Darat atau Kepala BPTJ atau Gubernur. Keempat, kuota, kuota kebutuhan kendaraan ditetapkan Dirjen Perhubungan Darat atau Kepala BPTJ atau Gubernur.

Kelima, jumlah kendaraan, minimal lima kendaraan. Untuk perorangan yang memiliki kurang dari lima kendaraan dapat berhimpun di badan hukum berbentuk koperasi yang telah memiliki izin penyelenggaraan taksi daring.

(Baca: Taksi Online Harus Berbadan Usaha)

Keenam, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, BPKB atau STNK atas nama badan hukum atau atas nama perorangan badan hukum berbentuk koperasi. Ketujuh, domisili, tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) taksi daring menggunakan TNKB harus sesuai dengan wilayah operasi yang ditetapkan.

Kedelapan, Sertifikat registrasi uji tipe (SRUT),  persyaratan permohonan izin bagi kendaraan bermotor baru harus melampirkan salinan SRUT kendaraan bermotor.

Kesembilan, peran aplikator dimana perusahaan aplikasi di bidang transportasi online dilarang bertindak sebagai perusahaan angkutan umum.

Lanjut Cucu, dalam menerapkan tiap aturan tersebut peran seran pemerintah beserta pihak stake holder perusahaan transportasi harus seuyun. Pihaknya memberikan waktu selama tiga bulan agar semua pihak bisa menyesuaikan aturan tersebut.

"Sehingga dalam hal ini pemerintah pusat, daerah, dan perusahaan angkutan semua yang terlibat perlu melakukan penyesuaian dengan waktu paling lama tiga bulan," paparnya.

(Klik: Angkutan Konvensional dan Online Bakal Kawal Pelaksanaan Permenhub 108/2017)


(SUR)