Pekerja Sosial Tak Sekadar Pelayan Masyarakat

Jaenal Mutakin    •    Jumat, 02 Sep 2016 23:05 WIB
sosial
Pekerja Sosial Tak Sekadar Pelayan Masyarakat
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (Foto: MTVN/Jaenal Mutakin)

Metrotvnews.com, Bandung: Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meresmikan dua gedung baru Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS), Bandung, Jawa Barat, Jumat 2 September. Dalam kesempatan itu, Khofifah berharap STKS dapat melahirkan pekerja sosial yang profesional.

"Sumber daya manusia pekerja sosial harus dikembangkan dengan sebaik-baiknya, dibangkitkan motivasi dan kemauannya, dan diberikan dorongan yang positif untuk sanggup menghadapi masalah dan bekerja keras membangun masa depan," kata Khofifah saat memberikan kuliah umum di STKS Bandung, Jawa Barat, Jumat (2/9/2016).

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan pekerja sosial profesional menjadi bagian dari unsur sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial.

Menurut Khofifah, pekerja sosial merupakan pekerja utama dalam pelayanan sosial, baik rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, maupun jaminan sosial. Kebeeradaan pekerja sosial dalam penyelenggaraan kseeejahteraan sosial menjadi sangat penting mengingat tugasnya untuk meningkatkan fungsi sosial dan kemandirian individu, keluarga, dan kelompok.

Bantuan dari pekerja sosial diharapkan dapat meringankan masalah sosial di tingkat keluarga, masyarakat, dan negara. Selain itu, munculnya prilaku positif dan produktif dari kelompok sasaran pelayanan yang tidak saja memberi manfaat bagi dirinya sendiri tetapi untuk lingkungan.

Mensos menjelaskan, pembangunan kesejahteraan ini bukan hanya mencakup pemecahan masalah kemiskinan, terlantar, cacat, maupun prilaku yang menyimpang. Melainkan masalah sosial kontemporer seperti masalah sosial akibat penyebaran HIV/AIDS, pekerja migran, kekerasan dalam rumah tangga, hingga hukum.

"Pembangunan kesejahteraaan sosial di Indonesia bukan hanya pelayanan sosial dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar, rehabilitasi sosial, serta jaminan sosial saja, tetapi juga pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial, saya harap lulusan STKS harus mampu mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial secara umum," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Badan pendidikan dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial Edi Suharto mengatakan, STKS adalah perguruan tinggi milik Kementrian Sosial yang menyelenggarakan pendidikan tinggi pekerja sosial melalui pilihan program pendidikan Diploma IV, Pekerja Sosial, dan pascasarjana spesialis Pekerja Sosial.

"Lulusan STKS diharapkan dapat membantu penyediaan sumber daya manusia yaitu pekerja Sosial yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan sosial di Indonesia," kata Edi.

Mahasiswa STKS berasal dari aparatur maupun nonaparatur yang terdiri dari beberapa kategori yakni tugas belajar, izin belajar, kerjasama, layanan khusus atau disabilitas, bantuan pendidikan, pertukaran mahasiswa mandiri.


(TTD)