Dishub Jabar Dinilai Menerabas Aturan Angkutan Online

M Sholahadhin Azhar    •    Jumat, 13 Oct 2017 21:57 WIB
taksi onlinetransportasi berbasis aplikasi
Dishub Jabar Dinilai Menerabas Aturan Angkutan Online
Sejumlah sopir angkutan umum berunjuk rasa di Balai Kota Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (26/9/2017). Foto: Antara/Budiyanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat melarang Angkutan Sewa Khusus (ASK), atau angkutan online beroperasi. Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO), Christiansen FW, menilai kebijakan itu melawan regulasi Kementerian Perhubungan. 

Chris mafhum, Mahkamah Agung telah mencabut 14 Pasal dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Transportasi Online. Namun, kata dia, bukan berarti aturan tentang transportasi online hilang seluruhnya. 

"Dasar hukum ASK yang tercantum di Pasal 17 (UU Nomor 26 Tahun 2017 tentang Transportasi Online) tetap ada. Lagipula Putusan MA baru berlaku per 1 November 2017," kata Chris saat dihubungi Metrotvnews.com, Jumat 13 Oktober 2017.

Chris pun menilai kebijakan Pemprov Jabar telah membohongi masyarakat lantaran menyebut angkutan online tak diatur di undang-undang transportasi. Padahal, pelaku bisnis angkutan berbasis aplikasi itu warga Jawa Barat juga. Logikanya, kata Chris, pemerintah harus menjamin hak mereka mencari nafkah.

Chris mengatakan telah menyurati Menteri Perhubungan Budi Karya melalui Direktur Multimoda dan Angkutan, Cucu Mulyana, pada 11 Oktober 2017.  Chris ingin Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat diberi pemahaman tentang regulasi, sehingga bisa menganulir pelarangan angkutan online di sana.

"Karena rekan-rekan driver online membutuhkan penghasilan untuk kehidupan sehari-hari dan kami tidak akan diam melihat kondisi seperti ini," kata Chris.

Chris menyebut pihak Kemenhub siap memfasilitasi. Satu, hingga dua hari ke depan, kata dia, akan ada pemanggilan para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi se-Jawa. "Nanti kita minta klarifikasinya," ujarnya menirukan respon Cucu.

Dinas Perhubungan melarang ASK atau angkutan beroperasi. Kebijakan ini diambil karena jenis angkutan tersebut dianggap tak punya dasar hukum, setelah MA mencabut 14 pasal dalam UU Nomor 26 Tahun 2017 tentang Transportasi Online.




(AGA)