Emil Sabar Menanti SK Dukungan Golkar

Roni Kurniawan    •    Senin, 06 Nov 2017 07:53 WIB
pilgub jabar 2018
Emil Sabar Menanti SK Dukungan Golkar
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (Emil). (Foto: MTVN/Roni Kurniawan).

Metrotvnews.com, Bandung: Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (Emil) akan mengikuti prosedur Partai Golkar terkait penyerahan surat keputusan (SK) dukungan kepadanya di Pilgub Jabar. SK dukungan untuk Emil itu diperlihatkan langsung oleh Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham, Sabtu 4 November 2017.

Pertemuan Emil dengan Idrus di Bandung hanya sebatas memperlihatkan SK yang telah diteken Ketua Umum Golkar Setya Novanto. Namun Emil belum bisa menerima SK tersebut lantaran ada prosedur partai yang harus dilewati.

"Karena ada prosedur organisasi, jadi yang menyerahkan itu bukan dari DPP (Golkar), tapi yang menyerahkan pengurus DPD Jabar. Sehingga rute surat asli yang sudah diperlihatkan, harus hadir dulu di DPD," ujar Emil di Bandung, Minggu 5 November 2017.

(Baca juga: SK Dukungan Golkar Diserahkan ke Emil Pekan Depan)

Emil pun kini hanya bisa menunggu undangan dari DPD I Golkar Jabar terkait penyerahan SK dukungan itu. Dijadwalkan Rabu pekan depan SK itu baru akan diserahkan dari DPP ke DPD Golkar Jabar.

"Rencananya hari Rabu, kemudian nanti saya tunggu undangan berapa hari setelahnya. Baru beberapa hari saya akan terima surat itu," tutur Emil.

Sementara itu, meski dukungan terus mengalir, Emil akan terus sosialisasi ke masyarakat untuk maju memperebutkan kursi nomor satu di Jabar. Hal itu guna memastikan tingkat elektabilitas Emil semakin kinclong.

"Saya tidak akan berubah, tetap akan bekerja keras, tidak berleha-leha untuk memastikan setiap bulan elektabilitas bisa naik," pungkasnya.

(Baca juga: Alasan Golkar Dukung Emil di Pilgub Jabar)

Dengan adanya dukungan dari Partai Golkar, Emil sudah mengantongi 38 kursi. Rinciannya, Partai NasDem 5 kursi, PKB 7 kursi, PPP 9 kursi, dan Golkar 17 kursi. Emil jadi satu-satunya kandidat calon gubernur Jabar yang telah memiliki dukungan melebihi syarat yang ditetapkan KPU, yakni 20 persen kursi di legislatif.




(HUS)