Bima Arya Dukung Eks Narapidana Korupsi Dilarang Nyaleg

Rizky Dewantara    •    Rabu, 30 May 2018 17:37 WIB
pilkada serentakpilkada 2018
Bima Arya Dukung Eks Narapidana Korupsi Dilarang <i>Nyaleg</i>
Calon Wali Kota dan calon wakil wali kota Bogor, Bima Arya - Dedie A Rachim .

Bogor: Calon Wali Kota Bogor Bima Arya mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bakal menerbitkan aturan melarang mantan narapidana korupsi untuk mengikuti Pemilihan Legislatif. Menurut Bima catatan hukum menjadi rekam jejak yang tak terpisahkan bagi siapapun bahkan bagi seseorang yang hendak maju sebagai sebagai wakil rakyat.

“Kalau saya ya mendukung-mendukung saja, setuju saja. Karena catatan hukum itu rekam jejak yang jadi pertimbangan orang untuk memilih,” kata Bima Arya kepada Medcom.id, saat ditemui di pos pemenangan di Bogor, Jawa Barat, Rabu, 30 Mei 2018.

Baca: Pelarangan Eks Narapidana Korupsi Nyaleg Diakomodasi PKPU

Menurut petahana ini segala bentuk tindakan dianggap sah untuk mencegah tindakan korupsi termasuk adanya aturan dari KPU yang melarang eks napi korupsi untuk maju sebagai caleg.

Meski demikian, politikus Partai Amant Nasional ini pesimistis lantaran sejauh apapun pencegahan dan penindakan yang dilakukan namun masih tetap saja tidak memberi efek jera kepada oknum yang dengan sengaja korupsi dan menggelapkan uang rakyat yang bukan haknya.

“Sekarang saya memandang kejahatan korupsi itu kejahatan luar biasa. Jadi apapun harus dilakukan mulai dari pencegahan sampai penindakan. Apapun itu, (baik dengan) memangkas hak politk, melarang maju, dan sebagainya,” tegas dia.

Lebih dari itu, Bima juga menegaskan bahwa seharusnya pemerintah memberi sanksi yang tegas kepada pelaku korupsi, untuk itu ia mendukung dari segala bentuk dan langkah pemerintah dalam mencegah tindak korupsi yang merajalela.

“Karena menurut saya selama ini efek jeranya kurang. Bahkan hukuman mati sekalipun orang enggak takut. Jadi menurut saya apapun harus dilakukan,” ujar Bima.

Sementara itu, Mantan Deputi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga maju di Pilwalkot Bogor sebagai wakil wali kota Bogor, Dedie A Rachim mengaku setuju terhadap langkah KPU untuk melarang mantan napi koruptor ikut dalam Pilkada dan Pileg.

"Korupsi harus diperangi. Ini komitmen bersama yang membutuhkan semangat yang sama," ujar Dedie.

Dedie juga menyatakan, sebagai tokoh nasional yang anti terhadap praktik korupsi. Ia ingin kedepannya menata birokrasi yang bersih.

"Niat saya maju di Pilkada Kota Bogor bersama Bima Arya adalah untuk menata roda birokrasi yang bersih dan melayani masyarakat," tuntasnya.

KPU tetap melarang eks narapidana kasus korupsi maju sebagai calon legislatif (caleg). Ketua KPU Arief Budiman mengatakan memasukkan pelarangan itu ke dalam Peraturan KPU sekaligus menghapus kekhawatiran Komisi II DPR soal dasar hukum.

Ia mengklaim Komisi II menyetujui pelarangan, hanya selama ini tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

"Jadi mereka hanya khawatir ini akan menjadi problem kalau enggak diatur Undang-Undang, tetapi KPU punya keyakinan dengan berbagai macam argumentasinya, berbagai macam dasar hukum yang dipahaminya, ini bisa diatur dalam peraturan KPU," kata Arief di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Mei 2018.


(ALB)