Anggota DPRD Depok Siap Perjuangkan Tunjangan Guru

Octavianus Dwi Sutrisno    •    Selasa, 16 Oct 2018 21:03 WIB
gurutenaga honorermogok kerja
Anggota DPRD Depok Siap Perjuangkan Tunjangan Guru
Ilustrasi guru sedang mengawasi siswa ujian. MI/SUPAARDJI RASBAN

Depok: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok berjanji akan memperjuangkan aspirasi guru honorer yang menuntut dijadikan PNS sekaligus upah layak. Salah satunya dengan memperjuangkan tunjangan guru honorer yang layak di dalam APBD.

"Kita di dewan siap mengetuk palu anggaran untuk memberikan pendapatan lebih atau insentif lebih kepada guru-guru honorer. Tentu kalau guru honorer yang nantinya mendapatkan SK dari dinas pendidikan," kata Anggota DPRD Depok komisi D (bidang pendidikan) Lahmudin Abdulah, Selasa, 16 Oktober 2018.

Baca: Rencana Mogok Guru tak Berimbas di Depok

menuturkan tuntutan  guru honorer yang melakukan aksi unjuk rasa kemarin di gedung DPRD Depok salah satunya adalah agar pemerintah memberikan ruang pada mereka agar bisa direkrut menjadi tenaga PNS.

"Tuntutan mereka seperti itu. Kita hanya mengusulkan saja pada pemerintah, intinya pemerintah harus perduli pada tenaga guru honorer untuk di hire menjadi PNS. ,” Ucap Lahmudin,

Pemerintah dinilainya harus membentuk tim khusus yang memberikan penilaian pada guru honorer. Sebab, banyak aturan yang tidah bisa dipenuhi guru honorer untuk ikut PNS seperti batasan usia.

Tuntutan upah layak menurut Lahmudin perlu dipenuhi mengingat pendapatan tenaga pendidik non PNS masih jauh dari upah minimum kota (UMK). Selanjutnya berdasarkan data yang didapat Lahmudin, upah guru honorer di Kota Depok kisaran Rp1,5 juta hingga Rp2 juta.

"Kalau UMK aja sudah Rp 3,6 juta buat buruh. Saya rasa mereka harus dapat tunjangan yang sama untuk Kota Depok. Artinya Rp  3,6 juta untuk (guru) setingkat SD dan SMP," tandasnya.


(SUR)