Berkas Perkara Nur Mahmudi Bolak-Balik Kejaksaan-Polres

Octavianus Dwi Sutrisno    •    Rabu, 16 Jan 2019 19:13 WIB
kasus korupsi
Berkas Perkara Nur Mahmudi <i>Bolak-Balik</i> Kejaksaan-Polres
Ilustrasi hukum, Medcom.id - M Rizal

Depok: Berkas perkara mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi dalam dugaan korupsi pelebaran Jalan Nangka, Depok, Bekasi, Jawa Timur, tak kunjung dibawa ke muka sidang. Sebab, berkas tersebut berulang kali dikembalikan Kejaksaan Negeri Depok ke polres.

Nur Mahmudi ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Agustus 2018. Penyidik memeriksa peran Nur Mahmudi dalam kasus tersebut. Setelah itu, pada 21 September 2018, penyidik menyerahkan berkas itu kepada kejaksaan.

"Lalu jaksa meneliti dan memberikan petunjuk atau biasa disebut P-19. Jaksa meminta polisi memperbaiki dan melengkapi berkas dengan tenggat waktu 14 hari," ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, Sufari, kepada Medcom.id, Rabu, 16 Januari 2019.

Kemudian, penyidik kembali menyerahkan berkas. Lagi-lagi, jaksa mengembalikan berkas tersebut ke penyidik. Alasannya, berkas itu belum lengkap sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"(Bolak-balik) Itu terjadi sebanyak tiga kali. Penyidik lalu menerima berkas dan meneliti kembali. Ternyata P 19 juga belum dilengkapi. Itu secara prosedur seperti itu,” ungkap Sufari.

Sufari mengaku jaksa memberikan petunjuk formil dan materil yang perlu dilengkapi. Namun Sufari enggan menyampaikan hal tersebut ke media.

"Secara hukum, kita tidak bisa menyampaikan secara terbuka. Tidak semua yang transparan itu harus dibeberkan pada masyarakat,” ujar Sufari.

Sementara itu, Polres Depok belum memberikan keterangan seputar kelengkapan berkas. Medcom.id masih mencoba untuk menghubungi Polres terkait hal tersebut.

Nur Mahmudi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka, Depok, pada 20 Agustus 2018. Selain Nur Mahmudi, polisi juga menetapkan Harry Prihanto, mantan Sekretaris Pemkot Depok, sebagai tersangka. Keduanya dinilai merugikan negara senilai Rp10,7 miliar.

Dana tersebut disebut-sebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD yang keluar tanpa persetujuan DPRD setempat. Hingga kini, proyek itu belum jelas.


(RRN)