Siswi SD yang Dihukum Push Up Mengalami Trauma

Octavianus Dwi Sutrisno, Rizky Dewantara    •    Selasa, 29 Jan 2019 17:10 WIB
pendidikan
Siswi SD yang Dihukum <i>Push Up</i> Mengalami Trauma
Ilustrasi Medcom.id/ Mohammad Rizal.

Depok: GNS siswi sekolah dasar di kawasan Bojong Gede Kota Bogor saat ini masih mengalami trauma akibat hukuman push up 100 kali yang diberikan Kepala Sekolah. Hal tersebut diungkapkan Sekertaris Daerah Kota Depok Hardiono saat mengunjungi kediaman Gelsi yang berlokasi di Kampung Sidamukti RT 05 RW 10 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong Kota Depok.

"Anaknya (GNS) ada disini, tapi tidak berkenan untuk menerima kami. Sekarang dia trauma, kalau ketemu orang dewasa," kata Hardiono, Selasa, 29 Januari 2019.

Baca: Belum Bayar SPP, Siswi SD Dihukum Push Up

Hardiono menjelaskan, dalam menghadapi psikologi anak harus dilakukan secara perlahan. Selain itu, pengecekan terhadap pihak sekolah juga perlu dilakukan.

"Kita harus cek and ricek kepada orang tua dan pihak sekolah, sebetulnya kami kurang memperoleh informasi yang banyak karena ini berita sekunder saja," jelas Hardiono.

Hardiono menegaskan, Pemerintah Kota Depok siap memberikan bantuan untuk pemulihan mental bocah berusia 10 tahun ini, diakuinya perlakuan pihak sekolah dengan memberikan hukuman tersebut tidak dapat ditolerir.

"Kita akan tawarkan untuk rehabilitasi, di Pemkot ada bagian TP2TP2A yang khusus memberikan treatment bagi anak," beber Hardiono.

Namun, dalam hal ini pihaknya tidak bisa gegabah dalam mengambil keputusan, perlu ada koordinasi dengan berbagai pihak terutama Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

"Sebaiknya kita juga koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat apakah korban ini masih bersekolah disana atau tidak, terutama menanyakan apakah benar kejadian seperti ini menimpa anak -anak lain," paparnya.

Baca: Oknum Penghukum Siswi Penunggak SPP Diminta Ditindak

Sementara Hidayat, 48, orang tua siswi GNS mengaku keberatan jika hal yang dialaminya mendapat sorotan media. Hidayat mengaku masalah yang terjadi pada November 2018 itu sudah diselesaikan.

"Masalahnya kami selaku orang tidak konfirmasi terkait ujian PAS (penilaian akhir semester). Seharuanya kami memberitahukan pihak sekolah karena belum mampu membayar PAS, agar anak kami mendapat kartu ujian," kata Hidayat saat ditemui di SDIT Bina Mujtama, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.


(DEN)