Banjir Bandang di Garut karena Pembangunan Rumah di Hilir Cimanuk

Kristiadi, Jaenal Mutakin    •    Jumat, 07 Oct 2016 11:54 WIB
banjir bandang garut
Banjir Bandang di Garut karena Pembangunan Rumah di Hilir Cimanuk
Perumahan yang rusak diterjang puting beliung di bantaran Sungai Cimanuk Garut, Ant - Wahyu Putro A

Metrotvnews.com, Garut: Banjir bandang yang menerjang Kabupaten Garut, Jawa Barat, bukan akibat kerusakan hutan di hulu Sungai Cimanuk. Namun, pembangunan rumah di bantaran Sungai Cimanuk yang menjadi masalah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Petani Pasundan (SPP) Agustiana mencontohkan peristiwa Gunung Papandayan meletus pada 13 November 2002. Saat itu, lahar dari Papandayan mengalir ke Cimanuk sehingga debit air masuk ke daerah aliran sunga (DAS) besar.

Namun, kejadian itu tak mengakibatkan kerusakan parah. Hanya tanggul di pinggir sungai jebol. 

"Karena saat itu belum banyak rumah di sekitar DAS Cimanuk. Sawah-sawah pun masih produktif sebagai penampung air," kata Agustiana di Garut, Jumat (7/10/2016).


(Foto area hulu Cimanuk di Garut, Ant - Wahyu Putro A)

Kondisi itu berbeda saat banjir bandang menerjang Garut pada 20 September. Lebih 1.000 orang mengungsi karena rumah mereka rusak parah. Sebanyak 34 orang meninggal dan 19 warga hilang terbawa arus banjir.

Agustiana memaparkan sawah di DAS Cimanuk beralih fungsi menjadi perumahan. Sehingga daya serap tanah terhadap air hujan sangat berkurang.

"Jika penyebabnya dari hulu, banjir pertama kali akan terjadi di sekitar Kecamatan Cibeureum dan Bayongbong. Daerah hulu pun akan terjadi abrasi," kata 

Agustiana mengaku mendapat data yang menyebutkan 17 ribu rumah dibangun di bantaran Cimanuk. Sebagian rumah dibangun dengan izin. Sementara sebagian lain tanpa mengantongi izin.

Setiap tahun, kata Agustiana, sebanyak 3.000 rumah dibangun di Kecamatan Samarang. Dulunya, kawasan itu berupa rawa-rawa yang menjadi tempat penampungan air.


(Bangunan rusak setelah banjir bandang di Garut, Ant - Wahyu Putro A)

Menurut Agustiana, pembangunan ribuan rumah itu tak lepas dari tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Garut. Agustiana meminta Dinas Tata Ruang dan Permukiman harus bertanggung jawab. 

"Karena, selama ini sama sekali tidak ada upaya untuk mengendalikan pembangunan perumahan sehingga tidak terkontrol lagi," kata Agustiana.

Tiga hari lalu, Kapolda Jabar Irjen Pol Bambang Waskito menegaskan tengah menyelidiki pelanggaran di kawasan hulu Cimanuk. Polda menilai pelanggaran itu mengakibatkan banjir bandang di tujuh kecamatan di Garut.

Pelanggaran itu berupa penyalahgunaan izin untuk mengeksplorasi kawasan hulu Cimanuk. Sebab kawasan hulu Cimanuk masuk dalam kategori hutan lindung.


(RRN)