Mantan Ajudan Sebut Eks Wali Kota Depok Sempat Hilang Ingatan

Octavianus Dwi Sutrisno    •    Rabu, 29 Aug 2018 19:11 WIB
kasus korupsi
Mantan Ajudan Sebut Eks Wali Kota Depok Sempat Hilang Ingatan
Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail (tengah) menghindari pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan oleh Tim Tindak Pidana Korupsi Unit Kriminal Khusus Reskrim Polresta Depok di Depok, Jawa Barat, Kamis (19/4). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso.

Depok: Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail belum angkat bicara terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam dugaan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka, Sukamaju Baru, Tapos, Kota Depok.

Tafi, mantan ajudan Nur Mahmudi semasa masih menjabat sebagai Wali Kota Depok mengatakan, Nur Mahmudi saat ini sedang masa pemulihan dari sakit.

"Ya sebetulnya sekarang ini Bapak sedang dalam tahap pemulihan. Sempat ingatannya hilang saat kebentur itu, jadi sempet blank gitu," kata Tafi saat dikonfirmasi, Rabu, 29 Agustus 2018.

Baca: Eks Wali Kota Depok Diduga Korupsi Rp10 Miliar

Tafi menjelaskan, Nur Mahmudi sempat mengalami cedera saat mengikuti lomba Voli dalam rangka Hari Ulang Tahun Indonesia pada 18 Agustus 2018 kemarin.

Menurutnya, bagian kepala belakang Nur Mahmudi sempat terbentur hingga akhirnya harus dilarikan ke Rumah Sakit Hermina Kota Depok.

Sementara itu, Rosikin penjaga rumah Nur yang berlokasi di Perumahan Tugu Asri, Kelapa Dua Kota Depok, Jawa Barat mengatakan, mantan Menteri Kehutanan ini belum bisa ditemui.

"Saya yang jaga di sini, sepi, Mas. Bapak belum bisa ditemui," ungkap Rosikin.

Pantauan Medcom.id, pintu rumah Nur Mahmudi masih tertutup rapat, Nur Mahmudi belum terlihat keluar sejak pagi tadi hingga pukul 17.19 WIB.

Nur Mahmudi Ismail ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Tipikor Polres Kota Depok terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka, Sukamaju Baru, Tapos, Kota Depok.

Nur Mahmudi ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan mantan Sekda Kota Depok Harry Prihanto. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat.

Hasil audit BPKP Jabar menyebut terdapat kerugian negara. Meski sudah ada dua tersangka, polisi belum bersedia membeberkan nilai kerugian negara dalam kasus proyek pengadaan lahan tersebut.




(DEN)