Perda KTR Abaikan Keputusan Sidang Sengketa Perundangan

   •    Jumat, 14 Dec 2018 18:42 WIB
perda rokok
Perda KTR Abaikan Keputusan Sidang Sengketa Perundangan
ilustrasi Medcom.id

Jakarta: Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok  (KTR) Kota Bogor menuai polemik. Alasannya peraturan tersebut tidak mempedulikan hasil pertemuan dari hasil sengketa non-litigasi di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Dalam sidang tersebut memutuskan agar Perda tersebut disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.  

"Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Tidak
boleh bertentangan dengan nilai umum dan kesusilaan," kata Agus, Jumat, 14 Desember 2018.

Perda KTR memberikan masalah bagi para pelaku usaha, terkait pelarangan
pemajangan produk rokok di toko-toko ritel di Bogor, sedangkan peraturan
nasional yang wajib menjadi acuan dalam menyusun Perda tidak melarang hal
ini. 

Agus mengatakan Pemkot seharusnya hanya membuat aturan yang sesuai dengan kewenangannya. Maka itu, Kemendagri, sambungnya, senantiasa mengkaji setiap perda yang dinilai bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Terkait kontroversi Perda KTR, Kemendagri sudah memfasilitasi soal Perda KTR ini dalam bentuk Surat Dirjen Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. 

"Gubernur adalah wakil pemerintah pusat dan pembina kabupaten kota. Kami meminta Gubernur Jawa Barat untuk klarifikasi adanya Perda KTR ini," ujarnya.  

Peraturan KTR Kota Bogor melarang pemajangan produk tembakau atau rokok di toko-toko ritel modern menuai protes dari berbagai kalangan, termasuk warga usaha yang berada di Kota Bogor.

Juru Bicara Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Estyo Herbowo, menyesalkan sikap Pemkot Bogor yang tidak menjalankan putusan dari hasil sidang non-litigasi. 

“Kami mendukung adanya Perda KTR, tetapi dalam penyusunannya kami tidak pernah dilibatkan apalagi dikonsultasikan mengenai isi yang ada di dalam Perda tersebut. Padahal, Pihak Pemkot sudah menandatangani kesepakatan yang difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan HAM pada bulan September,” katanya.

Sampai beleid ini disahkan, Estyo meneruskan, seluruh pemangku kepentingan yang hadir di acara diskusi Perda KTR ini tidak juga dilibatkan. “Pihak Pemkot sepakat bahwa konten aturan akan menyesuaikan dengan PP 109 Tahun 2012. Tapi, sampai hari ini, kita baru tahu bahwa Raperda sudah disahkan, dan isinya tetap bertentangan dengan Peraturan Nasional,” tegasnya.

Berdasarkan hasil sidang non-litigasi yang dihadiri Gaprindo-Aprindo dan Pemkot Bogor pada September 2018 lalu, memutuskan agar Perda tersebut disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012. Sebab, dalam Pasal 31 dan Pasal 50 Ayat pada PP 109 Tahun 2012 tidak memuat ketentuan larangan pemajangan produk rokok. Namun dalam Pasal 16 Perda KTR Bogor justru menyebutkan larangan penjualan rokok dengan memperlihatkan secara jelas jenis dan produknya. 

Sementara itu, Anggota DPRD Bogor, yang merupakan Ketua Panitia Khusus Perda KTR Faisal Alatas mengatakan, revisi yang ada saat ini memang tidak mengalami banyak perubahan dari versi sebelumnya. 

"Berdasarkan Undang-undang Kebijakan Daerah, jika ada beberapa poin saja yang menjadi perubahan, maka tidak perlu dibuat Perda baru, cukup revisi. Memang, ada beberapa poin yang berubah dalam revisi Perda KTR Nomor 12 ini," ujar Faisal.


(ALB)