Eks Wali Kota Depok Dicegah Keluar Negeri

Octavianus Dwi Sutrisno    •    Senin, 03 Sep 2018 19:34 WIB
kasus korupsi
Eks Wali Kota Depok Dicegah Keluar Negeri
Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail (tengah) menghindari pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan oleh Tim Tindak Pidana Korupsi Unit Kriminal Khusus Reskrim Polresta Depok di Depok, Jawa Barat, Kamis (19/4). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso.

Depok: Polresta Depok, Jawa Barat, mengirim surat ke Kantor Imigrasi Kelas II Depok untuk mencegah mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail ke luar negeri.

Pencegahan dilakukan untuk kelancaran proses penyidikan dugaan korupsi proyek pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka, Kelurahan Sukamaju baru, Kecamatan Tapos.

"Penyidik sudah lakukan pencegahan hari ini, suratnya sudah kita kirim ke imigrasi. Ini untuk kepentingan penyidikan," kata Didik di Mapolresta Depok, Jawa Barat, Senin, 3 September 2018.

Baca: Eks Wali Kota Depok Diperiksa Sebagai Tersangka Pekan Ini

Didik menjelaskan, pemanggilan Nur Mahmudi Eks Sekertaris Daerah Harri Prihanto merupakan panggilan pertama setelah penetapan keduanya menjadi tersangka kasus korupsi. Keduanya akan diperiksa pada pekan ini dengan status tersangka.

"Ini panggilannya pertama, sesuai mekanisme nanti kalau tidak datang kita berikan panggilan kedua, semuanya dilakukan sesuai mekanisme prosedural," jelas Didik.

Saat ditanya mengenai aliran dana, korupsi Jalan Nangka yang merugikan negara hingga mencapai Rp10 miliar, Didik tidak menjelaskan secara pasti. Namun menurutnya materi pemeriksaan akan mengarah kepada hal tersebut.

"Intinya nanti pemeriksaan besok materinya akan dilakukan terhadap tersangka, penyidik fokus melakukan pembuktian kepada dua orang tersebut," pungkas Didik.




(DEN)