Materi Pencegahan KKN Masuk dalam Kurikulum Praja IPDN

Octavianus Dwi Sutrisno    •    Rabu, 18 Oct 2017 09:49 WIB
pendidikan
Materi Pencegahan KKN Masuk dalam Kurikulum Praja IPDN
Sejumlah Praja Muda melakukan defile saat Pelantikan Pamong Praja Muda (PPM) Angkatan ke-XXVIII di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat -- ANT/Fahrul Jayadiputra

Metrotvnews.com, Bandung: Banyaknya pejabat maupun kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi perhatian tersendiri bagi Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN). Ketidaktahuan para pejabat akan moralitas dan etika menjalankan sistem pemerintahan yang baik, diduga menjadi alasan yang mengantar mereka ke balik jeruji besi.

"Mereka yang tersangkut OTT, biasanya berpikir tanpa hati nurani dan hanya perduli untuk mendapatkan kekuasaan saja," kata Rektor IPDN Ermaya Suradinata usai mengukuhkan ribuan Praja IPDN di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa 17 Oktober 2017.

Guna mengantisipasi masalah moral tersebut, IPDN memasukan materi pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam kurikulum. Selain itu, ada juga pengetahuan dasar hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Ini bentuk pencegahan sedini mungkin. Walaupun tidak semua yang kena OTT itu dari (alumni) IPDN," beber Ermaya.

Menurut Ermaya, revolusi mental juga dibangun bagi praja IPDN dengan penempatan kerja di luar daerah setelah kelulusan. "Jadi, mereka tidak akan dikembalikan ke provinsi masing-masing setelah lulus. Tapi, mengabdi di wilayah Indonesia yang membutuhkan selama dua tahun," jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menambahkan, pendidikan bagi praja IPDN telah diubah. Saat ini, pendidikan lebih pada membangkitkan rasa cinta kepada negeri. Sehingga, tidak ada keterpaksaan saat menjalankan tugas nantinya.

"Cara penerimaan praja juga sudah sistematis, tidak ada peluang bagi family system atau nyogok. Semuanya dilakukan transparan melalui jalur online," pungkasnya.


(NIN)