Kota Bogor akan Batasi Kuota Taksi Online

Mulvi Muhammad Noor    •    Selasa, 14 Mar 2017 19:20 WIB
polemik taksi online
Kota Bogor akan Batasi Kuota Taksi <i>Online</i>
Foto ilustrasi. (Media Indonesia/Ramdani)

Metrotvnews.com, Bogor: Banyaknya keluhan dampak operasi transportasi online menjadi perhatian Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat. Rencananya, pemkot akan membatasi jumlah atau kuota transportasi online, khususnya roda empat. 

Hal ini dikatakan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto di sela peluncuran Rerouting Angkot di Balaikota, Selasa, 14 Maret 2017. Pembatasan kuota akan dituangkan dalam peraturan wali kota. 

"Kalau taksi online dan lain-lain harus kita atur jumlahnya. Ada kewenangan pemerintah daerah untuk menentukan kuotanya," ujar Bima. 

Saat ini, kata Bima, pihaknya tidak bisa memastikan jumlah dan wilayah operasi taksi online di Kota Bogor. Ini menjadi kendala, terlebih perusahan taksi online tidak membuka kantor perwakilan di daerah. 

Kendati demikian, Bima meyadari keberadaan taksi online masih dibutuhkan warga di tengah buruknya pelayanan transportasi publik yang ada. Oleh karenanya, penertiban taksi online akan berjalan seiring pembenahan layanan transportasi publik lain seperti angkot dan Trans Pakuan. 

"Intinya kita atur kebijakan kuota, perusahaan taksi online harus menunjuk orang sebagai penanggung jawab di daerah, dan mereka harus tertib tidak boleh mengganggu ketertiban umum," tutur Bima. 

Pembatasan kuota taksi online akan melalui kajian untuk menentukan jumlah ideal. Untuk sementara, pembatasan transportasi hanya terbatas pada roda empat, karena penggunaa roda dua untuk layanan publik belum diatur undang-undang. 

"Perwalinya kita kaji dulu, kalau memungkinkan kita bisa terbitkan peraturan walikotanya," pungkas Bima. 

Sementara itu, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bogor Mochammad Ischak Abdul Rajak mengaku banyak menerima keluhan dari pengusaha angkot terkait keberadaan transportasi online.

Selain 'rebutan' penumpang, pengusaha dan pengemudi angkot merasa pemerintah tidak adil karena tidak memberlakukan aturan serupa. 

"Kalau angkot bayar izin trayek, juga harus ada KIR. Sementara kan mereka enggak ada. Jangankan ditertibkan, dilarang atau ditutup pun Organda setuju," tegas Ischak.


(SAN)