Perda Kawasan Tanpa Rokok di Bogor Dikritik

   •    Selasa, 05 Dec 2017 07:07 WIB
bupati bogorperda rokok
Perda Kawasan Tanpa Rokok di Bogor Dikritik
Ilustrasi. medcom.id/Rakhmat Riyandi.

Bogor: Peraturan Daerah (Perda) Bogor Nomor 12/2009 tentang kawasan tanpa rokok (KTR), yang melarang pemajangan produk rokok di tingkat ritel dikritik. Pengamat ekonomi dari STIE Kesatuan, Syaifuddin Zuhdi menilai, permasalahan KTR di Bogor harus dilihat secara holistik beserta dampaknya, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. 

“Salah satunya soal pelarangan pemajangan produk rokok. Pemerintah harus menyikapi ini dengan arif dan bijaksana,” ujar Syaifuddin Zuhdi dalam keteranganya, Selasa 5 Desember 2017. 

Syaifuddin mengatakan, aturan ini eksesif alias melampaui ketentuan karena Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, masih memperbolehkan pemajangan produk rokok di tingkat ritel. 

Perda KTR, yang kedudukan hukumnya lebih rendah, kata dia, tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya, yaitu peraturan pemerintah.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Rubaeah, mengatakan, pihaknya sedang mengkaji 40 butir usulan revisi Perda KTR. Ia membantah revisi tersebut untuk meringankan larangan dalam Perda. Justru, kata dia, untuk lebih menguatkan sekaligus mengembangkan larangan peredaran dan konsumsi rokok.

Rubaeah menambahkan, poin-poin yang diajukan dalam Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah memasukkan shisha dan rokok elektrik sebagai rokok. Lalu, meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat yang termasuk area KTR, serta menambahkan tempat-tempat umum lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagai area KTR.

Revisi Perda juga menghapus Ketentuan ayat 4 di Pasal 8. Sebab, sudah diatur di Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame yang menjelaskan definisi batasan area merokok 'di luar pagar'. Revisi juga menambahkan poin sanksi, yakni setiap orang yang melanggar, terancam pidana.

Syaifuddin berpendapat, seharusnya Pemkot Bogor melibatkan seluruh pemangku kepentingan industri hasil tembakau dalam proses pembahasan revisi ini. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan bersifat adil, tidak semata-mata didasarkan sentimen terhadap industri tertentu, termasuk orang yang terlibat di dalamnya, seperti pedagang ritel, pekerja pabrik, bahkan petaninya. 

Pemkot Bogor juga perlu melihat apakah konteks ini akan berpengaruh pada reaksi masyarakat. "Jadi jangan sebelah pihak memutuskan peraturan di masyarakat. Itu (melibatkan semua stakeholder) harus. Kalau tidak begitu, peraturannya ketika diterapkan tidak akan berjalan baik," ujar Syaifuddin.


(AGA)