Pemprov Jabar Keluarkan 18 IUP dan WIUP

Jaenal Mutakin    •    Sabtu, 08 Apr 2017 10:03 WIB
pemerintah
Pemprov Jabar Keluarkan 18 IUP dan WIUP
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar -- ANT/Wahyu Putro A

Metrotvnews.com, Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk 18 pemohon. Permohonan ini adalah usaha atas nama perusahaan dan individu yang mengajukan IUP Operasi Produksi (OP) perpanjangan dan baru.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, izin itu diberikan dengan berbagai pertimbangan dan disertai persyaratan. Seperti, rencana reklamasi untuk menata kembali lahan yang telah ditambang harus disertai gambar dan bukti pembayaran pajak.

"Supaya jangan sampai cuman kalimat aja, jadi harus dengan sebuah konsep gambar dan perencanaan. Kemudian pajak juga, yang perpanjangan maupun yang baru harus ada NPWP dan bukti bayar pajak yang dia (pemohon) bayarkan. Jangan sampai perpanjang tapi tidak bayar pajak," kata Deddy di Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 8 April 2017.

Deddy menuturkan, penetapan ini diputuskan berdasarkan persyaratan ketat. Agar ada pengendalian dan pengawasan usaha pertambangan.

Pemohon pun harus melaporkan kegiatan usaha yang dijalankan setiap bulan. Apabila kegiatan usaha yang berjalan melebihi dari luas rencana kerja yang telah diajukan, maka harus mengajukan kembali izinnya.

"Ke depan, pihak Pemprov Jabar lebih memperketat izin melalui persyaratan dan SOP yang sesuai. Dengan begitu, apabila ada pemohon yang belum lengkap akan langsung ditolak permohonannya. Jangan dipaksakan masuk BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah). Kalau dokumen kurang segala macam, harus diubah dan kasih tahu (pemohon). Jangan digantung berlarut-larut," ujar Deddy.

Rincian ke-18 pemohon, yaitu tiga IUP OP baru, tiga IUP OP perpanjangan permohonan 2016, sembilan Permohonan WIUP 2017, dan tiga OP baru permohonan 2017.

Adapun sembilan WIUP, yakni Kabupaten Sukabumi dua usaha, Kabupaten Bogor dua usaha, Kabupaten Garut dua usaha, Kabupaten Bandung satu usaha, Kabupaten Subang satu usaha, dan Kabupaten Sumedang satu usaha. Sementara, OP baru di Kabupaten Bandung Barat dua suaha, Kabupaten Bogor satu usaha, Kabupaten Cianjur satu usaha, Kabupaten Cirebon satu usaha, dan Kabupaten Sukabumi satu usaha.

Sedangkan, OP perpanjangan, yakni Kabupaten Bandung Barat satu usaha, Kabupaten Bogor satu usaha, dan Kabupaten Purwakarta satu usaha. Komoditas tambang, yaitu batu gamping, andesit, sirtu, pasir, dan tanah urug.


(NIN)