Mastel: Ketimbang Ribut Interkoneksi, Mending Kejar Pajak Google

   •    Senin, 24 Oct 2016 07:38 WIB
telekomunikasi
Mastel: Ketimbang Ribut Interkoneksi, Mending Kejar Pajak Google
Suasana Peluang dan Tantangan Telekomunikasi Nasional dalam Era Efisiensi Industri dan Globalisasi di Telkom University, Bandung. (ist)

Metrotvnews.com, Bandung: Masyarakat Telekomunikasi Indonesia atau Mastel menilai polemik peraturan interkoneksi dan network sharing harus segera dihentikan pemerintah. Banyak pekerjaan rumah lebih besar belum tuntas.

Johny Siswadi dari Mastel Institute, sekaligus Advokat Pusat Informasi Hukum Indonesia (PIHI) mengatakan, pekerjaan rumah yang utama adalah implementasi percepatan pita lebar di Indonesia yang baru berjalan guna perluasan akses telematika merata di semua wilayah. 

"Itu yang harus kita kejar karena dibutuhkan saudara kita di daerah marjinal, dibandingkan implementasi interkoneksi dan network sharing yang kini berlarut-larut," katanya setelah Seminar Peluang dan Tantangan Telekomunikasi Nasional dalam Era Efisiensi Industri dan Globalisasi di Telkom University, Bandung, Sabtu (22/10/2016).

Johny menilai interkoneksi harus asimetris dan network sharing bukanlah kewajiban. Dengan asimetris, kata dia, terjadi keadilan dan kesetaraan dari perspektif hukum.

Sebab, operator yang memiliki jaringan luas dan memakan biaya investasi dan operasional besar, biaya interkoneksinya akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin sempit jaringan suatu operator, akan semakin kecil pula biaya jaringannya.

Baca: Telkomsel: Network Sharing Tidak Ada Gunanya Bagi Masyarakat

Bila menggunakan simetris dalam penerapannya, maka penentuan tarif tidak berdasarkan biaya jaringan setiap operator sehingga tidak tercipta keadilan dan keseimbangan.

"Dan ini juga sesuai komitmen pemberian frekuensi seluler dari pemerintah, yang mana disertai komitmen pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Jadi wajar asimetris karena berbanding lurus dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan operator di lapangan," katanya.

Menurut dia, justru selama ini relatif tidak ada informasi mengapa operator non-Telkom Grup tidak memenuhi kewajiban pembangunan berbasis pemberian frekuensi tersebut. Tiba-tiba saja dinilai banyak pihak diuntungkan regulasi interkoneksi terbaru, sehingga wajar jika banyak resistensi.

Sementara untuk regulasi network sharing, Mastel menilai, biarkan sesama operator seluler mengatur sendiri (business to business/B2B). Jadi, jangan diwajibkan pemerintah untuk membuka jaringannya. 

"Serahkan saja ke operator secara B2B, jangan mandatory. Ini terjadi ketidakadilan hukum jika operator dipaksa buka namun tidak baik secara bisnis. Bagaimanapun, butuh investasi tidak sedikit untuk punya jaringan luas dan menyebar," katanya.

Menurut Johny, jika dipaksa, potensi merugi operator juga otomatis akan tinggi karena pendekatannya pemaksaan regulasi bukan kesetaraan regulasi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh pihak.

"Saya tegaskan rekomendasi ini bukan karena ada operator saham mayoritas Indonesia dan asing. Ketika sudah berbadan hukum di Indonesia, maka keadilan hukum harus diutamakan," sambungnya.

Pajak OTT

Menurut Johny, pemerintah juga harus lebih memperhatikan urusan lainnya yang lebih besar. Yakni, memungut pajak dari Over The Top (OTT) seperti Google dan Facebook. Sebab, penerimaan negara tidaklah sebanding dengan potensi bisnis yang diraih OTT yang beroperasi di Indonesia. 

Selain soal pajak, dia melihat bahwa kedaulatan informasi sudah seperti menyerahkan leher ke pihak luar Indonesia untuk kemudian dikapitalisasi data personalnya kemudian hari. 

Akademisi Nachwan Mufti merekomendasikan perlunya penataan regulasi dituangkan dalam bentuk roadmap regulasi yang ditetapkan dalam bentuk peraturan menteri. Dengan begitu, pemerintah dapat memegang kendali penuh terhadap pertumbuhan industri telekomunikasi yang berpihak kepada kepentingan bangsa dan masyarakat, sekaligus mengakomodasi perkembangan teknologi.

"Roadmap regulasi ini perlu karena regulasi yang berlaku di Indonesia memiliki hierarki berjenjang, sehingga setiap regulasi tidak bertentangan," katanya.

Moderator seminar yang juga praktisi telematika Ahmad Nugraha Rahmat menambahkan, kedaulatan telematika menjadi kian vital di era konvergensi digital saat ini.

"Bahkan muncul anekdot, saking pentingnya dan tingginya risiko, Menteri Pertahanan harus rangkap jabatan Menkominfo karena demikian tingginya serangan siber dan sengketa informasi ke depannya," ujarnya di tempat yang sama.

Menurut Ahmad, penataan yang lebih substansial diperlukan karena Presiden Jokowi sudah menegaskan jika industri telematika akan jadi key enabler seluruh industri menuju visi pemerintah jadikan Indonesia sebagai digital economy country tahun 2020.

Karenanya, diperlukan percepatan revisi UU No 36/1999 tentang Telekomunikasi yang sudah berumur 17 tahun. UU itu dinilai kurang mengakomodasi perkembangan terkini pada industri. Sehingga, revisi UU 36/1999 tentang Telekomunikasi dapat memberikan kepastian investasi bagi pelaku industri telekomunikasi. 

"Jika perubahan regulasi dilakukan parsial, baik revisi PP/PM sebagai regulasi transisi, dikhawatirkan terjadi tumpah tindih pengaturan yang membuat pelaku industri telekomunikasi kebingungan. Belum dengan potensi muatan materi PP/PM yang bertentangan dengan muatan materi dalam UU 36/1999 yang masih berlaku," pungkasnya.


(SAN)