Pengusaha Garmen Bekasi 'Lempar Handuk'

Media Indonesia    •    Senin, 29 Jan 2018 11:39 WIB
upah
Pengusaha Garmen Bekasi 'Lempar Handuk'
Ilustrasi -- ANT/Risky Andrianto

Bekasi: Pengusaha garmen di Kota Bekasi mengeluhkan besaran Upah Minimum Kota (UMK) yang diterapkan Rp3,9 juta per bulan. Setidaknya, sudah 10 pengusaha garmen yang memindahkan lokasi usahanya ke luar Bekasi guna mendapatkan UMK yang lebih rendah.

Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi Herri Ismiraldi mengatakan keluhan soal besaran UMK itu sudah disampaikan para pengusaha sejak 2017. Tepatnya sejak UMK Bekasi ditetapkan Rp3,6 juta per bulan.

"Mereka hanya mampu mengupah karyawan Rp3,1 juta per bulan, sesuai dengan keringanan dari Gubernur Jawa Barat," kata Herri di Bekasi, Jawa Barat, Minggu, 28 Januari 2018.

Kala itu, lanjut Herri, para pengusaha masih bisa beroperasi di Bekasi lantaran diberi keringanan oleh Gubernur Jawa Barat. Namun, kini para pengusaha itu angkat tangan dengan besaran UMK yang baru.

Di saat bersamaan, industri garmen sedang lesu. Alhasil, pendapatan yang diraup tiap bulannya belum mampu membayar penyetaraan UMK di Kota Bekasi.

"Karena itu, mereka tetap ingin bertahan dengan cara pindah ke lokasi di luar Kota Bekasi," ujar Herri.

Sebelum pindah ke wilayah lain, perusahaan-perusahaan itu telah memenuhi kewajiban kepada para karyawan mereka. "Sudah terpenuhi semua, pesangon dan hal lainnya sudah dipenuhi," tegasnya.

Sejauh ini, kata Herri, inflasi di Kota Bekasi masuk kategori terendah nomor satu se-Jawa Barat. Per awal Januari 2018, inflasi di Kota Bekasi berada di posisi 0,03 persen. Angka itu membuat Bekasi menjadi incaran para calon investor dan para pencari kerja.

Saat ini, sektor industri logam tengah menjadi primadona. Produksi para pelaku usaha logam tengah mengalami peningkatan. Kondisi itu yang memicu para serikat buruh industri logam meminta kenaikan upah. Ketika permintaan itu disetujui, industri garmen yang menjadi korban.

"Tiap sektor industri berbeda kondisinya, ada yang sedang naik, ada juga yang sedang turun," kata Herri.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi Kosim mengatakan pemerintah dalam posisi dilematis terhadap sektor industri garmen. Di satu sisi, pemerintah berusaha konsisten menyejahterakan para buruh di wilayahnya dengan menaikkan besaran UMK.

Namun, di sisi lain, mereka tetap harus memikirkan keberlangsungan hidup pengusaha agar usaha mereka tetap berjalan. "Dengan pengesahan UMK, artinya sudah setuju satu sama lain. Jadi, tidak ada masalah," tandas dia.


(NIN)