28 Kasus Pidana Pajak di Jabar Dihentikan

Octavianus Dwi Sutrisno    •    Jumat, 26 Aug 2016 17:51 WIB
tax amnesty
28 Kasus Pidana Pajak di Jabar Dihentikan
Foto ilustrasi. (Ant/Risky Andrianto)

Metrotvnews.com, Bandung: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I menghentikan 28 kasus pidana perpajakan. Penghentian menyusul penerapan program pengampunan pajak. 

Kepala DJP Jabar I Yoyok Satiotomo mengemukakan, status 28 kasus pidana itu baru sampai tahap pemberkasan dan permulaan penyelidikan. 

"Kebanyakan mereka melakukan manipulasi faktur atau menggunakan faktur fiktif. Sejauh ini baru satu wajib pajak yang ikut tax amnesty," ungkapnya kepada wartawan di Jalan Ir Djuanda, Kota Bandung, Jumat (26/8/2016).

Namun, pihaknya akan menyelesaikan pemberkasan bila hingga program pengampunan pajak berakhir 31 Maret 2017, para wajib pajak tidak mengikuti amnesti pajak. Berkas akan dilimpahkan ke kejaksaan.

"Tax amnesty ini harus dimanfaatkan oleh mereka, kalau tidak kami menyerahkannya ke kejaksaan untuk ditindaklanjuti setelah berkas lengkap atau P.21," bebernya.

Sejak program amnesti pajak bergulir, Kanwil DJP Jabar I telah menerima 637 wajib pajak yang mengikuti program yang dibagi tiga periode tersebut. Total sudah ada Rp74,59 miliar uang tebusan yang terkumpul dari Rp3,95 triliun yang dideklarasikan wajib pajak.

"20 persen di antaranya merupakan dana yang disimpan di luar negeri. Saya harap lebih banyak lagi wajib pajak yang ikut tax amnesty ini karena di atas 30 September sudah beda lagi tarif (tebusan) yakni 3 persen," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar Setia Untung Arimuladi menuturkan pihaknya akan mengamankan dan mengawal amnesti pajak sebagaimana arahan Jaksa Agung.


(SAN)